DPRD DKI Anggap Kadis Gulkarmat Tak Punya Terobosan

JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, sebagai leading sektor, sudah seharusnya Dinas Gulkarmat memiliki terobosan untuk menciptakan program prioritas untuk menekan frekuensi kebakaran di Jakarta tiap tahunnya, Senin (14/3/2022).

Meski di kurun dua tahun terakhir frekuensi kebakaran turun 30%, dari 1.027 kasus di tahun 2020 menjadi 984 kasus di tahun 2021.

“Tapi kalau bapak tidak punya grand desain, maka tidak akan terlaksana. Harusnya Kepala Dinas punya grand desain dulu karena memang tugasnya untuk merencanakan itu,” ujarnya di gedung DPRD DKI.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi A lainnya, Israyani juga meminta Dinas Gulkarmat memiliki terobosan agar tetap dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan kebakaran saat pandemi Covid-19.

“Secara kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk sosialisasi, maka harus ada antisipasi apakah nanti sosialisasinya bisa melalui online dan prakteknya digilir setiap RW atau dengan cara-cara lain agar frekuensi kebakaran bisa menurun setiap tahunnya,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Satriadi Gunawan mengakui, memang kesulitan untuk mengadakan pelatihan penanganan kebakaran di era pandemi.

Namun ia telah melakukan terobosan dengan cara melakukan edukasi kepada warga melalui pengeras suara di Masjid atau Mushola di pemukiman rawan kebakaran.

“Semoga tahun ini level pandemi tidak naik lagi, jadi kita bisa kembali mengumpulkan masyarat untuk mengadakan pelatihan. Kami melakukan terobosan edukasi di era pandemi di 27.000 Masjid dan Mushola menggunakan pengeras suara dan dampaknya luar biasa bisa menurunkan frekuensi kebakaran 31%,” ungkapnya.

Satriadi juga menjelaskan, di tahun 2022 akan bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung untuk melakukan kajian membuat rencana induk sistem proteksi kebakaran yang diharapkan dapat menurunkan frekuensi kebakaran.

“Kita juga sedang membuat rencana induk sistem proteksi kebakaran untuk memaping semua RW di DKI Jakarta yang memiliki kategori rawan kebakaran. Tahun 2022 ada anggaran Rp600 juta untuk memaping RW mana saja yang rawan kebakaran, sehingga kita bisa melakukan evakuasi lebih cepat,” tandasnya. (FH/r)